Berita Terkini

Dugaan KKN Pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Fakfak, Untung Tamsil Resmi dilaporkan ke KPK-RI dan Bareskrim Mabes POLRI

MANews – Jakarta, Dugaan kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menyeret beberapa nama termasuk diantaranya mantan orang nomor satu pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak yang juga sekaligus sebagai Calon Bupati Fakfak dari jalur Independen,yakni Untung Tamsil, secara resmi telah dilaporkan oleh PASTI Indonesia ke KPK RI dan Bareskrim Mabes POLRI melalui Direktur Tindak Pidana Korupi (DITTIPIDKOR).

Pasalnya dugaan kasus Korupsi di Instansi Perikanan dan Kelautan ini,  terjadi sejak tahun 2018/2019. Berdasarkan penelusuran PASTI Indonesia ditemukan sejumlah fakta-fakta mencengangkan bahwa telah terjadi sejumlah ketidak-beresan yang dilakukan di instansi tersebut dan kemungkinan atas izin Plh. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak.

Tidak hanya dugaan Korupsi saja, PASTI Indonesia juga menemukan ada sejumlah paket-paket proyek yang bermuatan Kolusi dan Nepotisme serta melibatkan kolega dan orang dekat Cabup jalur Independen ini. Oleh karenanya PASTI Indonesia memiliki dugaan kuat bahwa sejumlah paket-paket proyek di Instansi tersebut tentu dilakukan dengan sengaja serta atas intervensi orang nomor satu di Dinas Perikanan dan Kelautan Fakfak kala itu.

Dilain sisi proyek bermuatan kolusi dan Nepotisme ini tentu saja menyalahi mekanisme dan bertentangan dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana pada bagian ketiga pasal 6 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil; dan akuntabel. Lebih jauh ditegaskan pula Perpres ini pada bagian keempat pasal 7 ayat 1 huruf (e) dan (g) tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa yang mana dijelaskan bahwa : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

Tentunya praktek memperoleh proyek yang sarat Kolusi dan Nepotisme dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Fakfak ini sangat menciderai integritas birokrasi dan menyalahi prinsip-prinsip yang dianut dalam pengadaan barang/jasa.

Ketua Dewan Pembina PASTI Indonesia,Arlex Susanto dalam keterangannya kepada MAnews menjelaskan bahwa kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Fakfak, namun terkesan dipeti-eskan oleh Kejaksaan, selain itu Plh. Kadin Perikanan dan Kelautan ini juga sempat dipanggil dan diperiksa oleh Inspektorat Fakfak serta ada sejumlah catatan potensi dugaan penyimpangan yang menyeret sejumlah nama dilingkup Instansi tersebut dan kontraktor. Jelas Arlex

“Jadi kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Kejaksaan Fakfak, namun terkesan seperti dipeti-eskan oleh kejaksaan. Selain itu pula Plh. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Fakfak juga sudah sempat dipanggil dan diperiksa oleh Inspektorat dan dari hasil pemeriksaan tersebut ada sejumlah catatan potensi dugaan penyimpangan anggaran dan kewenangan yang melibatkan beberapa nama termasuk kontraktornya” tegas Arlex.

Dirinya juga menegaskan bahwa kasus tersebut kini sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Nomor Surat : 002/TIPIKOR/KPK/DPP-PASTINDO/II/2021, tertanggal 03 Februari 2021 pukul : 15.03 WIB, tidak sebatas itu saja mantan Ketua PASTI Indonesia ini juga menuturkan bahwa laporan tersebut juga telah sampai ke Bareskrim Mabes Polri pada hari yang sama dengan Nomor : 003/TIPIKOR/BARESKRIM/DPP-PASTINDO/II/2021 pada pukul 16.30 WIB.

“Data dan Fakta yang akan menjadi alat bukti penyelidikan cukup kuat, ya kita berharap saja BARESKRIM MABES POLRI melalui DITTIPIDKOR dan KPK dapat bertindak cepat melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam dugaan kasus ini,tutup Lex. (Admin)

Facebook Comments

Trending

To Top