Sorotan

Alvares Kapisa Soroti Korupsi, Diganjar Teror

Alvareza Laporkan Korupsi, Diganjar Teror

JAYAPURA, PAPUA (MAnews) – Meski sejumlah nama besar “Aktivis Bulan-Bulanan ORBA” telah masuk kedalam sistem pengambil kebijakan, namun teror dan intimidasi masih terus menjadi “Hantu” bagi sejumlah aktivis pergerakan anti korupsi serta penegakan HAM.

{nomultithumb}Alvareza Laporkan Korupsi, Diganjar Teror{nomultithumb}Baru-baru ini hal tersebut menimpa aktivis pegiat Anti korupsi di Papua – Alvares Kapisa yang merupakan aktivis gerakan anti korupsi di Mamberamo raya dan tergabung dalam Forum Peduli Kawasa Byak (FPKB)

Alvares secara terbuka di sasar untuk dihasut untuk dihakimi oleh publik, melalui status provokatif seseorang melalui akun Facebook miliknya.

Dalam status akun yang mengatasnamakan “MANSARNAPI” tersebut, Alvares yang tengah getol menyoroti tindakan korupsi sang bupati itu, dihasud sebagai penghujat dan sang penulis status menyebarkan ajakan kepada publik untuk menghakimi Alvareza, berikut dengan sejumlah foto milik Alvareza.

Penyebar status merasa resah dengan ungkapan-ungkapan Alvares yang tengah getol mengungkap kasus korupsi. Sebut saja salah satu kasus korupsi yang menjadi sorotan Alvares adalah kelakuan terlapor korupsi Kabupaten Mamberamo Raya yang merugikan Negara Sebesar kurang lebih 300 Milyar, yang sekarang menjadi Bupati Byak Numfor – Thomas AE Ondy yang juga merupakan sahabat Kental Kapolri Saat ini Tito Canarvian.

 

{nomultithumb}Alvareza Laporkan Korupsi, Diganjar TerorAlvareza Laporkan Korupsi, Diganjar TerorAlvareza Laporkan Korupsi, Diganjar Teror{nomultithumb}

Dalam pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi, Teknologi, dan Elektronik dan pasal 160 KUHP ditegaskan bahwa perbuatan menghasut dan menyebarkan provokasi dapat diganjar dengan ancaman pidana enam tahun penjara.

Bukan hal baru bahwa sejumlah aktivis pegiat HAM dan anti korupsi di Papua mengalami nasib yang sama dengan Alvares, tindakan teror dan intimidasi kerap dilancarkan tidak hanya melalui jejaring sosial atau melalui SMS dan telepon, namun kerap pula dilancarkan secara terbuka melalui tindakan berupa penyegatan dijalan atau bahkan sejumlah tindakan kekerasan secara fisik, yang selalu saja tidak terselesaikan secara hukum akibat dari ketakutan, serta tidak terpenuhinya perlindungan saksi serta pelapor dari pihak aparat kemanan ditingkat lokal.(IGP)

Facebook Comments
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

To Top