Berita Terkini

Aktivis Asal Waropen Meminta Biro Hukum Provinsi Papua Percepat Penerbitan Revisi SK Peresmian DPRD Waropen

Waropen-MA-News. Tarik-ulur keterlambatan penerbitan SK Peresmian DPRD Waropen yang kini masih tertahan di Biro Hukum Provinsi Papua, membuat sejumlah kalangan di Kabupaten Waropen bertanya-tanya. Keterlambatan pelantikan Anggota DPRD Waropen membuat terjadinya kekosongan di Kantor DPRD Waropen sejak bulan November 2019 hingga januari 2020. Pada hal sesaat lagi DPRD Waropen akan membahas APBD Tahun 2020 dan pembentukan Pansus Pilkda 2020. Namun hal tersebut terkendala karena proses revisi SK yang masih tertahan di Biro Hukum Provinsi Papua.

Sekjend Forum Masirei (Rando Rudamaga) kepada MA-News menyampaikan bahwa surat Revisi SK Peresmian DPRD Waropen itu, telah di keluarkan oleh Bupati Waropen tertanggal 20 Desember 2019, yang di tujukan kepada Kesbanggol Provinsi Papua dan Biro Hukum Provinsi Papua untuk merevisi penerbitan SK pertama yang di keluarkan oleh Biro Hukum Provinsi Papua pada tanggal 7 November 2019 dengan merubah hasil Pleno Rekapituasi Pileg 17 Juni 2019 oleh KPUD Waropen.

Kami sudah berkali kali melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Papua, terakhir kami datangi kantor tersebut pada tanggal 20 Januari 2020, tetapi di sampaikan bahwa ade-ade jangan datang lagi karena ini sudah masuk dalam urusan Pemda Waropen. Bahwasanya kami sebagai Generasi Muda dan juga sebagai fungsi control social dari sebuah Pemerintahan, maka tidak ada batasan untuk membatasi aspirasi yang kami sampaikan. Kami sebagai anak asli Waropen yang peduli akan proses dan dinamika ini, kami akan terus mengawal proses tersebut sampai tuntas.

Lanjut Rando. Ada sejumlah agenda besar yang akan di kerjakan dalam Tahun 2020 oleh anggota DPRD terpilh Kabupaten Waropen. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kejelian dan kepekaan dari Bapak-bapak yang mengurus penerbitan Revisi SK Peresmian DPRD Waropen, agar di percepat. Sayang Masyarakat di sana aspires mereka mau di sampaikan kemana? Sedangkan Wakil-wakil Rakyatnya belum di lantik hingga saat ini. Ini sebuah masalah yang harus di seriusi dengan bijak. Jangan kita menganggap-reme. Hal hal seperti ini bisa menimbulkan masalah yang berpotensi konflik social dan akan mengarah ke konflik horizontal.

Mengamati Proses pembangunan di Kabupaten Waropen yang tidak begitu berjalan seperti biasanya dikarenakan ada beberapa hal yang menghambat, salah satu yang menghambat proses jalannya pemerintahan di daerah adalah belum dilantiknya Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Waropen periode 2019 – 2024, sehingga membuat ketimpangan di kabupaten waropen.

Proses pengusulan SK Peresmian/ Pelantikan sejatinya sudah diusulkan sejak bulan oktober lalu tepatnya tanggal 10, tetapi karena dalam pengusulan tersebut hingga terbitnya SK Peresmian/Pelantikan dari Gubernur, tetapi karena dalam SK tersebut, terdapat kesalahan, yang mana penerbitan SK tersebut tidak mengacu pada Hasil Pleno dari KPUD Kabupaten Waropen, sehingga kami beberapa aktivis dari Saireri & Waropen merasa sangat penting untuk dilakukannya Revisi SK Peresmian/Pelantikan tersebut.

Pemerintah Daerah (Bupati) Waropen telah menyurat untuk melakukan Revisi SK Peresmian/ Pelantikan Anggota DPRD Waropen sesuai surat yang tertanggal 20 Desember 2019, di sisi lain KPUD Waropen juga telah menyurat ke Gubernur beserta Telaah sesuai realita yang ada, dimana memang telah terjadi Kesalahan dalam Penerbitan SK Peresmian/ pelantikan yang tidak sesuai dengan Pleno KPUD Kab. Waropen, sehingga Revisi perlu dilakukan.  Proses Verifikasi terkesan agak Lambat dari Kesbangpol Provinsi sehingga membuat proses ke Biro Hukum juga lambat, sehingga kami berharap kepada Kepala Biro Hukum Provinsi Papua untuk segera menerbitkan SK Peresmian/ Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Waropen Periode 2019 – 2024, serta melaporkannya ke Sekda Provinsi Papua karena mengingat masalah ini beberapa waktu lalu itu Beliau (Sekda) yang memfasilitasi pertemuan lalu memerintahkan Biro Hukum dan Kesbangpol untuk segera menyelesaikan masalah ini dan dilaporkan segera ke Sekda dalam bentuk SK, sehingga Beliau bisa teruskan ke Gubernur untuk di Tandatangani, serta di teruskan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen guna persiapan teknis pelantikan Anggota DPRD.

Keterlambatan proses penerbitan SK Pelantikan ini tentunya berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Waropen mengingat Kabupaten Waropen hingga kini belum membahas APBD karena Anggota DPRD Waropen masa berakhirnya sejak tanggal 14 November 2019, jadi terhitung sudah 2 (Dua) Bulan telah terjadi kekosongan di DPRD Waropen, padahal Proses Pleno di KPUD Waropen serta sengketa semua telah berakhir pada bulan September 2019.  Tetapi sebagai Aktivis yang juga adalah anak asli Waropen, kami merasa perlu untuk mengawal semua Proses ini hingga tuntas, belum lagi yang PILKADA 2020 yang sebentar lagi akan dilaksanakan terus Waropen juga menjadi salah satu kabupaten yang akan menyelenggarakan PILKADA serentak di Papua dan Indonesia, oleh sebab itu Proses yang kami kawal ini adalah bagian dari Fungsi control sosial masyarakat, agar supaya DPRD yang sudah Definitif sebagai Representase Wakil Rakyat, dapat mengawal setiap Proses Tahapan Jalannya PILKADA, salah satunya PANSUS PILKADA sehingga bisa menghasilkan Kepala Daerah yang sesuai dengan Harapan Masyarakat.

Lebih jauh pula ditegaskan oleh Sekjen Forum Masirei jika hal ini tidak digubris oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Hukum maka akan ada gelombang aksi protes masa yang diprediksikan mencapai ratusan orang. Serta direncakan akan berlangsung pada rabu, 29 Januari 2020. (Red.)

Facebook Comments

Trending

To Top